Istri Bekerja dan Ancaman Cerai

Posted on Posted in Unduh Alif Magazine

Tanya:

Saya mohon kiranya bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut: Seorang istri bekerja sebagai pegawai biasa dari pukul 08.00 hingga 17.00 dengan penghasilan secukupnya, sedangkan suaminya adalah pemilik satu perusahaan lagi kaya karena warisan. Sang suami menuntut dari istrinya agar memberikan uang yang diperolehnya itu kepada suaminya untuk biaya hidup. Haruskah istri memenuhi kehendak suami? Selanjutnya, bagaimana hukumnya bila suami terus mengancam akan menceraikan, padahal istrinya enggan untuk dicerai karena takut kepada Allah dan takut melukai hati orangtua? Apakah salah sikapnya dan bagaimana pula sikap suami yang terus mengancam itu, namun tidak pernah melaksanakan ancamannya?

[Hamba Allah – via formulir pertanyaan]

Jawab:
“Hendaklah [suami] yang memiliki kelapangan memberikan belanja menurut kemampuannya dan barang siapa dipersempit rezekinya maka hendaklah dia memberikan belanja dari apa yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak akan memikulkan beban kepada seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepadanya” [QS ath-Thalâq [65]: 7], demikian secara tegas dan jelas Allah meletakkan di atas pundak suami tanggungjawab memberikan nafkah untuk kebutuhan istri dan anak-anaknya.

Kewajiban suami membayar mahar kepada istri adalah lambang dari tanggungjawab tersebut, dan tanggungjawab memberi nafkah itu pulalah yang merupakan salah satu sebab sehingga kepemimpinan rumahtangga dan hak menceraikan diletakkan di pundak suami.

Kewajiban tersebut –sesuai bunyi ayat di atas– kadarnya disesuaikan dengan kepatutan yang ditentukan oleh kebiasaan masyarakat tempat mereka tinggal sekaligus tingkat penghasilan suami. Sedemikian tegas kewajiban itu, sampai-sampai Nabi Saw memberi izin seorang wanita untuk mengambil uang suaminya –tanpa sepengetahuan suami– asal yang diambil [dicurinya] itu digunakan untuk keperluan istri dan anak-anak secara wajar.

“Ambillah apa yang mencukupimu dan anak-anak secara wajar,” demikian jawaban Nabi kepada Hindun ketika istri Abû Sûfyân ini mengadukan suaminya yang dikenal kikir.

Kewajiban ini sangat tegas dan jelas, bahkan suami tetap berkewajiban memberi nafkah istri yang dicerai dan sedang hamil berdasarkan firman Allah, “Apabila istri-istri yang dicerai sedang mengandung, maka hendaklah kalian [hai para suami] memberikan kepada mereka nafkah hingga mereka melahirkan” [QS ath-Thalâq [65]: 6]. Ulama hanya berbeda pendapat tentang istri yang dicerai dan tidak akan dapat dinikahi lagi, apakah masih berhak menerima nafkah atau tidak. Namun, sekali lagi, harus diingat bahwa kewajiban tersebut harus diukur dengan kepatutan, sehingga suami tidak berkewajiban memenuhi permintaan istrinya jika permintaan tersebut di luar kepatutan.

Ini dari segi hukum. Akan tetapi, alangkah baiknya jika suami memberinya guna memelihara keharmonisan rumahtangga. Walhasil, merupakan kewajiban suami untuk memberi nafkah istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya, walaupun istri kaya raya melebihi kekayaan suami.

Menyangkut kasus yang Ibu tanyakan, perlu ditambahkan bahwa pakar hukum Islam, Wahbah az-Zuhaili, dalam bukunya, al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu, menguraikan undang-undang yang berlaku di Mesir dan Syria yang mereka tetapkan berdasarkan syariat Islam.

Menurutnya, kewajiban suami memberi nafkah istrinya gugur jika istri bekerja tanpa izin suami. Apabila pada mulanya suami setuju, kemudian menarik persetujuannya, kewajiban itu pun menjadi gugur. Kecuali jika suami mengetahui sebelum akad nikah bahwa calon istrinya bekerja.

Atau, jika istri mensyaratkannya ketika akad nikah akan dilangsungkan, maka, dalam undang-undang yang berlaku di Mesir, kewajiban suami tidak gugur.

Ini berbeda dengan mazhab Hanâfî dan mazhab-mazhab lain. Para ulama mazhab menegaskan bahwa kewajiban suami gugur bila istri melakukan nusyûz [pembangkangan terhadap kehendak suami yang dibenarkan hukum], dan menurut penilaian mazhab Syâfi‘î, kerja istri di luar rumah –siang atau malam tanpa persetujuan suami– adalah salah satu bentuk nusyûz.

Kembali kepada pertanyaan Anda, secara tegas kita dapat mengatakan bahwa –dari segi hukum– suami tidak berhak menuntut sedikit pun dari penghasilan istri untuk digunakan memenuhi kebutuhan, apalagi selainnya. Saya juga cenderung tidak membenarkan suami melarang istrinya bekerja, selama pekerjaan itu tidak menghalanginya melakukan tugas-tugas sebagai istri dan ibu, dan selama dia dapat menjaga diri dan kehormatan serta tidak menimbulkan dampak-dampak negatif bagi lingkungannya. Demikian, wallâhu a‘lam.

[M. Quraish Shihab, Dewan Pakar Pusat Studi al-Qur’an]

===

Anda juga bisa bertanya dengan mengisi form berikut :
[easy-contact]