Zakat dijadikan Beasiswa, Bolehkah?

Posted on Posted in This Friday

Sebuah pertanyaan muncul dari seorang bapak di Ciputat. Dia bercerita bahwa ada sebuah sekolah di Ciputat yang berperan sebagai amil zakat bagi siswanya. Oleh sekolah tersebut, hasil zakat yang terkumpul diberikan kepada para siswa yang tergolong mustahik zakat dan digunakan untuk membayarkan SPP mereka tanpa ada pemberitahuan dan ijab qabul terlebih dahulu dari pihak sekolah kepada mustahiknya. Baru setelah lebaran, pihak sekolah (amil) menyerahkan kwitansi pembayaran SPP kepada mustahik. Bagaimanakah hukum mengalihkan zakat yang diganti SPP tersebut? Sahkah ijab qabulnya?

Pengalokasian dana zakat idealnya dikelola langsung oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah mendapatkan izin dari kementerian lewat rekomendasi Badan Zakat Nasional (Baznas). Peraturan tersebut sudah ditetapkan oleh undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan peraturan pemerintah No. 14 tahun 2014 terkait pelaksanaan undang-undang No. 23 tahun 2011. Peraturan itu juga diperkuat oleh Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 8 tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional sebagaimana telah diperbaharui terakhir dengan keputusan Presiden RI No. 27 tahun 2008. Artinya secara nasional, pengelolaan zakat harus dikelola langsung oleh badan-badan khusus yang bersifat legal yang bertujuan untuk optimalisasi pengelolaan harta zakat.

Pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabat, pengelolaan zakat juga dilakukan langsung oleh negara. Para panitia yang sudah mendapat wewenang dari Rasul memiliki otoritas penuh untuk mendata para muzakki yang wajib mengeluarkan zakat dan mendistribusikannya kepada mereka yang berhak menerimanya. Karena panitia tersebut dibentuk secara khusus dan untuk pekerjaan yang khusus pula, maka data-data terkait para muzakki dan mustahik dapat terdata secara akurat, sehingga kekeliruan berupa salah sasaran dalam pendistribusiannya dapat diminimalisir. Di samping itu para petugas zakat ini (‘amil) juga mendapat bagian dari harta zakat yang mereka kelola sebagaimana yang dijelaskan dalam Q.S. Al-Taubah ayat 60.

Praktek pengelolaan zakat seperti itu dapat dipahami dari firman Allah Swt, Q.S. al-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, guna membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu (memumbuhkan) ketenteraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Selain itu Rasulullah Saw juga pernah berpesan kepada Sahabat Muadz ibn Jabal ketika ia diutus ke Negeri Yaman untuk menyebarkan agama Islam. Rasulullah Saw mengatakan :

أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ
Sesungguhnya Allah Swt telah mewajibkan zakat terhadap harta mereka, yang diambilkan dari orang-orang kaya di antara mereka dan didistribusikan kepada mereka yang membutuhkan”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

Redaksi “ambillah” pada ayat di atas dan kata “diambil” yang terdapat di dalam hadis mengindikasikan bahwa pemungutan harta zakat dilakukan secara persuasif oleh ‘amil yang bertugas. Hal tersebut juga terbukti pada masa kekhalifahan Sahabat Abu Bakr al-Shiddiq yang sampai memerangi para muzakki yang enggan mengeluarkan zakat harta mereka. Keengganan tersebut dapat diketahui setelah para ‘amil mendatangi mereka untuk mengambil zakatnya, namun mereka tidak mau menyerahkannya. Seandainya pemungutan zakat tidak dilakukan secara persuasif sebagaimana yang sudah dijelaskan, maka tidak mungkin Khalifah Abu Bakr mengetahui siapa di antara mereka yang enggan dan siapa yang mau mengeluarkannya.

Terkait dengan kasus di atas, yaitu tentang sekolah yang berperan sebagai amil zakat bagi siswanya tersebut, maka hal itu tidak masalah selama sekolah yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan sebagai Lembaga Amil Zakat sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang zakat di atas. Yaitu mendapat izin dari kementerian atas rekomendasi Baznas, terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan Islam yang mengelola bidang pendidikan, dakwah, dan sosial, atau lembaga yang berbadan hukum, memiliki pengawas syariat, memiliki kemampuan teknis, administratif, dan keuangan untuk melaksanakan kegiatannya, mempunyai program untuk mendayagunakan zakat bagi kesejahteraan umat dan bersedia diaudit syariat dan keuangan secara berkala.

Persoalan selanjutnya adalah, apakah dana zakat boleh dijadikan sebagai beasiswa untuk para siswa kurang mampu yang memang membutuhkan tunjangan buat pendidikan mereka? Maka dalam hal ini terdapat beragam pendapat ulama, khususnya dalam menafsirkan kata-kata ibn sabil dalam Q.S. al-Taubah ayat 60 sebagai salah seorang mustahik zakat. Ibn Asyur dalam tafsirnya al-Tahrir wa al-Tanwir terkait ayat tersebut menjelaskan bahwa ibn sabil adalah seorang yang jauh atau terasingkan dari kelompoknya. Dengan demikian, pendistribusian zakat untuk siswa yang jauh dari keluarganya dan juga mengalami kesulitan dalam memenuhi biaya pendidikannya dapat dikategorikan sebagai mustahik zakat sehingga berhak untuk menerimanya, termasuk untuk biaya pendidikan mereka.

Hal ini juga telah diprogramkan oleh Baznas melalui program beasiswa untuk 1000 kader ulama dari kalangan mahasiswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu tapi mempunyai semangat dakwah yang tinggi untuk memajukan Islam dan umat Islam secara umum. Barangkali semangat itu terinspirasi dari ulama-ulama yang memperluas cakupan maka ibn sabil di atas. Mengenai ijab kabul dalam persoalan zakat tidak termasuk syarat sah zakat, namun yang terpenting adalah sang muzakki telah meniatkan harta yang ia keluarkan sebagai zakat ketika menyerahkannya kepada amil yang bertugas. Hal tersebut bertujuan supaya harta tersebut tidak bercampur dengan sedekah-sedekah sunat lainnya seperti wakaf, infak, dan lain-lain. Allahu A’lam.[Yunal Isra]